Masyarakat Madani

Menurut (Kristiawan, 2016) filsafat ialah “filsafat” dapat ditinjau dari dua segi, yakni: a). Segi semantik: filsafat berasal dari bahasa arab ‘falsafah’, yang berasal dari bahasa yunani, ‘philosophia’, yang berarti ‘philos’ atau cinta, suka (loving), dan ’sophia’ adalah pengetahuan, hikmah (wisdom). Jadi ‘philosophia’ ialah cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Maksudnya, setiap orang yang berfilsafat diharapkan menjadi bijaksana.
Maka Untuk Mengetahui  Critical Book Report  ini diharapkan sebagai sumber pengetahuan bagi pembaca  yang dimana berisi kelemahan, kekurangan  buku serta analisis buku dan tentunya diharapkan para pembaca dapat berfilsafat dan menjadi bijaksana kedepannya setelah membaca Critical Book Report “filsafat Pendidikan”.

A. PENDAHULUAN Masyarakat sipil sebagai terjemahan dari civil society/ masyarakat madani diperkenalkan pertama kali oleh Anwar Ibrahim (ketika itu Menteri Keuangan dan Timbalan Perdana Menteri Malaysia) dalam ceramah pada Simposium Nasional dalam rangka Forum Ilmiah pada Festival Istiqlal, 26 September 1995. 1 Istilah itu diterjemahkan dari bahasa Arab "mujtama' madani", yang diperkenalkan oleh Prof. Naquib Attas, seorang ahli sejarah dan peradaban Islam dari Malaysia, pendiri ISTAC. 2 Kata "madani" berarti civil atau civilized (beradab). Madani berarti juga peradaban, sebagaimana kata Arab lainnya seperti hadlari, tsaqafi atau tamaddun. Konsep "madani" bagi orang Arab memang mengacu pada hal-hal yang ideal dalam kehidupan. 3 Konsep masyarakat madani itu lahir sebagai hasil dari Festival Islam yang dinamai Festival Istiqlal, suatu festival yang selenggarakan oleh ICMI (Ikatan Cendekiawan Islam Muslim Indonesia). ICMI adalah suatu wadah organisasi Islam yang didirikan pada Desember 1991 dengan restu dari Presiden Soeharto dan diketuai oleh BJ Habibie, tangan kanan Soeharto yang menduduki jabatan Menteri Riset dan Teknologi. Berdirinya ICMI tidak lepas dari peranan Habibie yang berhasil menyakinkan Presiden Soeharto untuk mengakomodasi kepentingan golongan menengah Muslim yang sedang berkembang pesat dan memerlukan sarana untuk menyalurkan aspirasinya. Gayung bersambut karena Soeharto sedang mencari partner dari golongan Muslim agar mendukung keinginannya menjadi presiden pada tahun 1998. Hal ini dilakukan Soeharto untuk mengurangi tekanan pengaruh dari mereka yang sangat kritis terhadap kebijakannya, terutama dari kalangan nasionalis yang mendirikan berbagai LSM dan kelompok Islam yang menempuh jalur sosio-kultural seperti Gus Dur, Emha, dan Mustafa Bisri.

Kampus adalah kawah candradimuka bagi kepemimpinan nasional, tidak ada yang meragukan hal tersebut. Sebab di dalamnya, berkumpul begitu banyak anasir kebaikan dan kebajikan menjadi satu, dalam rupa; kajian ideologi, organisasi pergerakan, individu yang idealis, serta lingkungan yang dipenuhi nuansa akademis. Maka buku ini, Kampus Madani, hadir dalam rangka memotret fenomena tersebut, dan menjadikannya sebagai sebuah persembahan dalam rangka menambah khazanah intelektual kita bersama, serta, menjadi bahan refleksi, agar kampus selalu seperti itu; sampai kapanpun.

Dosen Pengampu: Syamsul Ma'arif, M. Ag Disusun oleh: Nurul Hikmah Sofyan (123111128) FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2013 2 I. ABSTRAK Tidak jarang banyak orang yang lupa bahwa sukses dalam segala bidang adalah bermula dari budaya literasi yang sama porsinya sering diabaikan oleh kebanyakan orang. Penulis sendiri pun dihadapkan pada keraguan ketika mengajukan judul paper ini kepada dosen pengampu. Tidak ada mendung, tidak ada badai, tiba-tiba penulis ingin membahas ihwal pembentukan Good Citizen melalui kecerdasan literasi (menulis dan membaca). Apakah benar ada semacam relevansi antara kecerdasan literasi dengan pembentukan Good Citizen ? Apakah dengan memegang kuat budaya literasi, masyarakat dapat memainkan peranan aktifnya sebagai warga negara yang cinta dan bela Tanah Air?. Sudah barang tentu, hal ini memerlukan ulasan yang lebih mendalam ihwal pembentukan Good Citizen melalui kecerdasan literasi. Dan untuk memulai budaya literasi ini, hal yang pertama dibidik untuk menumbuhkan budaya literasi adalah melalui pendidikan. Serangkaian perjalanan pendidikan formal pada jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai Perguruan Tinggi (PT) mempunyai peran yang sangat strategis untuk membentuk budaya literasi ini, walau tetap tak mengesampingkan peran orang tua sebagai pendidik kodrati yang mula-mula mengajarkan basic education pada anak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Dr. A. Chaedar Alwasilah dalam bukunya Filsafat Bahasa dan Pendidikan: "Disadari atau tidak, keistimewaan pendidikan bahasa dalam pendidikan adalah bahwa sukses dalam penguasaan bidang studi sangat bergantung pada penguasaan bahasa lisan dan tulis atau literasi, karena pembelajaran segala bidang studi mesti menggunakan medium bahasa. Dengan demikian, pendidikan bahasa (ibu, nasional, dan asing) mesti ditangani secara profesional demi suksesnya pendidikan nasional." 1 Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad pun berisi perintah untuk membaca. Dalam arti tidak hanya anjuran untuk membaca 1 A Chaedar Alwasilah. Filsafat Bahasa dan Pendidikan. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2010). Cet. Kedua. Hlm. 16 ayat-ayat qauliyah saja namun juga dianjurkan untuk dapat membaca ayatayat kauniyah-Nya yang berupa fenomena-fenomena alam yang terjadi silih berganti di sekitar kita, yang selanjutnya direnungi untuk menjadi bahan pelajaran bagi kehidupan. Namun, ironisnya budaya literasi dalam dunia pendidikan di Indonesia masih sangat kurang. Justru budaya literasi ini lebih banyak diterapkan di negara-negara non-muslim yang tidak mengimani al-Qur"an. Lihatlah Jepang, salah satu rahasia kebangkitan ranah keilmuan Jepang adalah aktivitas membacanya yang tinggi, di manapun berada, warganya pasti selalu memegang buku (baca: membaca). Tingginya budaya tulis orang-orang Jepang karena learning society (masyarakat senang belajar) dan well-informed (terbuka dengan segala informasi) yang sudah terbangun sama tingginya dengan budaya baca dan tulis (literate society). Apa pun yang kelihatannya remah temeh selalu mampu menggerakkan mereka untuk menuliskannya. Hasilnya, 65.000 judul buku diterbitkan setiap tahunnya. Sementara Indonesia pernah mengalami book starvation (kemarau buku) pada tahun 1973. Alhamdulillah, penerbitan untuk saat ini mencapai sudah 10.000 judul buku per tahunnya, walaupun masih kalah jauh dengan Inggris yang menerbitkan 110.000 judul buku per tahunnya. 2 Prihatin adalah satu kata yang dapat menggambarkan budaya membaca di kalangan pelajar dan mahasiswa Indonesia. Kesadaran akan urgensi membaca masih sangat kurang, bahkan bisa dikatakan nol. Bahkan tidak jarang ada yang malu atau takut dianggap sombong oleh orang-orang di sekitarnya jika membaca di tempat umum. Seorang penyair terkenal Indonesia, Taufik Ismail bahkan pernah mengadakan sebuah penelitian tentang minat baca siswa ketika beliau mengajar sastra di berbagai negara. Hasilnya, di SMA-SMA Singapura para guru menugaskan para siswanya untuk membaca novel sastra sebanyak 6 judul, Brunei 7 judul, Thailand 5 judul, Jepang 15 judul, Jerman 22 judul, Amerika 32 judul, Kanada 13 judul, Prancis 20 judul, Belanda 30 judul, dan terakhir Indonesia, masya Allah… 0 (nol) judul! 3 Melalui budaya literasi, peradaban manusia akan selalu terjaga melalui terjaganya arsip-arsip dan dokumentasi sejarah bangsa. Sampai-sampai Presiden pertama Indonesia, Soekarno, mengatakan JASMERAH ( Jangan sekali-kali melupakan sejarah). Ungkapan populis yang dilontarkan oleh Presiden Soekarno tersebut menunjukkan betapa urgennya mengenang dan mengingat sejarah bangsa. Karena sejarah memegang peranan penting agar sebuah bangsa dapat mengambil pelajaran dari peristiwa masa lalu untuk menjadi refleksi kehidupan masa kini dan masa depan. Karena bangsa yang berhasil membangun peradabannya adalah bangsa yang menghormati sejarahnya sendiri. Perlu diketahui juga bahwa penulis sengaja menampilkan fakta budaya literasi negara lain seperti Jepang dan secara langsung membandingkan wajah budaya literasi kita yang cukup kontras dengan Jepang, bukan tanpa maksud, melainkan agar kita terbangun dari tidur panjang yang melenakan hingga benar-benar sadar dan membuka mata lebar-lebar bahwa budaya literasi kita masih jauh tertinggal dengan negara lain. Penulis mencoba menawarkan solusi ihwal menghadapi kelesuan budaya literasi di kalangan pelajar melalui sebuah kurikulum pendidikan yang menggabungkan sistem pendidikan yang berbasis karakter yang berwawasan Islam dan teori konstrusktivis ala Barat. Hemat penulis, tak ada salahnya mengambil hal-hal positif dari produk Barat asalkan tetap menggunakan sistem pendidikan yang sesuai dengan karakter dan identitas bangsa Indonesia yang berasaskan pada sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. 3 Miftahur Rahman el-Banjary. Dahsyatnya Potensi Ahsanu Taqwim. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2011) Hlm. 69 14 dari menghidupkan lahan demokrasi. Hal ini bisa diwujudkan melalui aktivitas warga yang dapat berpikir kritis dengan membaca keadaan (baca: analisis) ihwal dinamika problematika bangsa dan negara yang tiada habisnya kemudian menuangkannya pada hasil konkrit kecerdasan literasinya berupa artikel, opini, kolom, memo, buletin, surat pengaduan dan lain sebagainya. Menilik realita budaya literasi konteks keindonesiaan yang masih tertinggal dengan negara-negara lain di belahan bumi ini, maka salah satu cara untuk membangkitakan budaya literasi adalah melalui pengubahan mind-set anak bangsa melalui pendidikan. Karena problematika kelesuan intelektual ini menyangkut salah satu masalah pendidikan yang tak pernah selesai (unfinished agenda). Melalui pendidikan siswa dapat dilatih untuk mengembangkan nalar kritis terhadap fenomena alam yang terjadi di sekitarnya, di dalam kelas maupun di luar kelas, bukan hanya mengedepankan hafalan materi pelajaran tetapi juga menyerap nilai-nilai yang terkandung dalam materi pelajaran. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bill Beattie: " The aim of education should be to teach us rather how to think, than what to think rather to improve our minds, so as to enable us to think for ourselves, than to load the memory with thoughts of other men". 15 Pengembangan nalar kritis pada anak didik, yang ianya termanifestasi melalui budaya literasi, merupakan tugas para pendidik jabatan (guru) untuk menumbuhkan, melakukan pembiasaan, dan senantiasa memberikan motivasi terhadap anak didik, baik motivasi ektrinsik berupa reward maupun motivasi instrinsik dimana ditandai dengan terciptanya mind-set peserta didik akan pentingnya budaya literasi bagi kehidupan dalam jangka panjang. 15 Coleen Armstrong. The Truth About Teaching. (Amerika: Jossey Bass.) Cetakan pertama. Hlm. 132 15

Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Pilkada Serentak di Indonesia: Peluang dan Tantangan
Oleh:
Murdian
Andika Putra

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Ring Road Barat, Tamantirto, Kasihan, Yogyakarta, 55183, Indonesia
Phone: 085785845553 email: [email protected]

Abstrak
Untuk menjamin agar pilkada serentak di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan asas pemilu, maka diperlukan adanya pengawalan dan pengawasan terhadap proses jalannya pilkada secara serentak di Indonesia. Dalam konteks pengawasan pilkada di Indonesia, terdapat lembaga yang bertanggung jawab mengawasi proses jalannya pilkada di Indonesia, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).  Lantas adakah hak bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan terhadap proses pilkada serentak di Indonesia, dan apakah peran masyarakat dalam pengawasan pilkada serentak di Indonesia, berikut peluang dan tantangannya?. Penelitian ini merupakan library research yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai sumber datanya. Adapun pendekatan akan lebih diarahkan kepada normative approach. Dan inti sari serta tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tentang peran masyarakat dalam pengawasan pilkada serentak di Indonesia, berikut peluang dan tantangannya.

Keynote: Peran, masyarakat, Peluang, Tantangan.

Manusia adalah produk sejarah, lingkungan sosial, dan alam, bukan hanya produk adat istiadat nenek moyangnya. Pendapat Ibnu Khaldun yang dituangkan dalam karya besarnya "Al Muqaddimah" yang ditulisnya pada abad 13, relevan dalam menyoroti proses pendidikan di Indonesia. Perkembangan manusia tidak lepas dari kultur di mana dia berada. Kultur di sini bukan hanya me-refer pada kebudayaan sebatas suku atau etnis tertentu, melainkan menjadi suatu konstruksi kombinasi multi dimensi, yaitu latar belakang agama, suku/etnik, lingkungan sosial-budaya dan alam seseorang dalam seluruh proses kehidupannya. Maka proses integrasi berbagai kultur yang dimiliki dan dan terlibat dalam proses transformasi sosial, mencirikan proses multikulturalis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada umumnya, proses internalisasi nilai-nilai dan norma agama diterima, disepakati, didukung dan dikembangkan serta dijadikan pedoman oleh ummatnya dari berbagai kultur di dalam seluruh sendi kehidupannya. Oleh sebab itu, diasumsikan bahwa agama cukup dominan mewarnai proses multikulturalis dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Nilai-nilai agama mengalami proses interpretasi ke dalam diri aktor-aktor/agen, yang kemudian mereproduksi dalam perilaku. Bagaimana agama berperan dalam transformasi sosial dan implikasinya terhadap pembentukan perilaku masyarakat di Andalusia Spanyol, membawa pemikiran Ibnu Khaldun kepada konsep civil society yang unik dan berbeda dengan yang kita temui dalam perkembangan civil society selama ini, yang kemudian oleh beberapa kalangan diterjemahkan sebagai masyarakat madani. Civil Society Konsep Masyarakat Madani semula dimunculkan sebagai jawaban atas usulan untuk meletakkan peran agama ke dalam suatu masyarakat Multikultural. Multikultural merupakan produk dari proses demokratisasi di negeri ini yang sedang berlangsung terus menerus yang kemudian memunculkan ide pluralistik dan implikasinya kesetaraan hak individual. Perlu kita pahami, perbincangan seputar Masyarakat Madani sudah ada sejak tahun 1990-an, akan tetapi sampai

Penelitian ini membahas tentang pemikiran Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII)  mengenai pemahaman fundamentalisme Islam yang dipandang menjadi gerakan DDII sebagai organisasi massa, Studi terhadap DDII di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pemikiran DDII  yang diiringi oleh aktivitasnya mengenai fundamentalisme Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif melalui analisa deskriptif dari sejumlah literatur berupa buku, jurnal, artikel dan wawancara dengan pengurus Dewan Dakwah yang berpengalaman dengan organisasi tersebut berkaitan dengan penelitian ini. Teori dan konsep yang penulis gunakan adalah gerakan sosial, fundamentalisme Islam,  dan civil society.
Pada penelitian ini, penulis menggunakan  teori gerakan sosial dari McAdam untuk menjelaskan konsep dan pola apa yang diterapkan  oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dalam aksi bela Islam 212, kemudian melalui pendekatan fundamentalisme Islam  dari Bassam Tibi untuk menjelaskan sejauh mana organisasi Dewan Dakwah memiliki pemikiran dan pemahaman mengenai fundamentalisme sebagai dasar perjuangannya, serta konsep masyarakat madani menurut Dawam Rahardjo sebagai bentuk Dewan Dakwah  sebagai ormas penegak gerakan amar ma’ruf nahi munkar di dalam sebuah negara yang mengakui nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta memiliki peranan sebagai kekuatan pilar berdemokrasi di Indonesia.
Penelitian ini memperlihatkan keserasian antara pemikiran Dewan Dakwah dengan gerakannya. Dewan Dakwah merupakan organisasi massa yang berasaskan Islam, dengan menerapkan amar ma’ruf nahi munkar, merupakan kelompok kepentingan dan kelompok penekan terhadap masyarakat maupun pemerintah dalam rangka mewakili umat muslim di Indonesia, dengan melalui pemikirannya yang cenderung fundamental disertai gerakannya, Dewan Dakwah berupaya untuk menerapkan visi, misi, ideologi serta program organisasinya. Studi penelitian ini dikhususkan peran Dewan Dakwah dalam aksi bela Islam 212 yang masuk kedalam kelompok fundamentalis.

Civic society diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan sebutan masyarakat sipil atau masyarakat madani. Kata madani berasal dari kata Madinah, yaitu sebuah kota tempat hijrah Nabi Muhammad SAW. Madinah berasal dari kata "madaniyah" yang berarti peradaban. Oleh karena itu masyarakat madani berarti masyarakat yang beradap.

This paper aims to determine the influence of existing socialism, especially among civil society in order to achieve inter-religious harmony. Socialism is an ideology that emerged because of injustice on the part of the government and favored the clergy towards the authorities. In the past, socialism was communist in nature, that is, it did not give citizens the right to private property, while Islam provided a great opportunity for every individual to have property rights. to the issue of inheritance in accordance with the ability of each Muslim to be able to own wealth. This is not solely intended for the owner but in a number of assets owned by a person there is a share of the rights of the poor who must be paid in zakat as much as several percent according to the provisions. In principle, religious harmony in Indonesia is well regulated. However, a good order does not guarantee the success of harmony. The emergence of various inter-religious conflicts is usually caused by the lack of awareness of religious adherents to obey the existing and applicable rules.

Masyarakat madani, konsep ini merupakan penerjemahan istilah dari konsep civil society yang pertama kali digulirkan oleh Dato Seri Anwar Ibrahim dalam ceramahnya pada simposium Nasional dalam rangka forum ilmiah pada acara festival istiqlal, 26 September 1995 di Jakarta. Konsep yang diajukan oleh Anwar Ibrahim ini hendak menunjukkan bahwa masyarakat yang ideal adalah kelompok masyarakat yang memiliki peradaban maju. Lebih jelas Anwar Ibrahim menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Menurut Quraish Shibab, masyarakat Muslim awal disebut umat terbaik karena sifat-sifat yang menghiasi diri mereka, yaitu tidak bosan-bosan menyeru kepada hal-hal yang dianggap baik oleh masyarakat selama sejalan dengan nilai-nilai Allah (al-ma'ruf) dan mencegah kemunkaran. Selanjutnya Shihab menjelaskan, kaum Muslim awal menjadi "khairu ummah" karena mereka menjalankan amar ma'ruf sejalan dengan tuntunan Allah dan rasul-Nya. (Quraish Shihab, 2000, vol.2: 185). Perujukan terhadap masyarakat Madinah sebagai tipikal masyarakat ideal bukan pada peniruan struktur masyarakatnya, tapi pada sifat-sifat yang menghiasi masyarakat ideal ini. Seperti, pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar yang sejalan dengan petunjuk Ilahi, maupun persatuan yang kesatuan yang ditunjuk oleh ayat sebelumnya (lihat, QS. Ali Imran [3]: 105). Adapun cara pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar yang direstui Ilahi adalah dengan hikmah, nasehat, dan tutur kata yang baik sebagaimana yang tercermin dalam QS an-Nahl [16]: 125. Dalam rangka membangun "masyarakat madani modern", meneladani Nabi bukan hanya penampilan fisik belaka, tapi sikap yang beliau peragakan saat berhubungan dengan sesama umat Islam ataupun dengan umat lain, seperti menjaga persatuan umat Islam, menghormati dan tidak meremehkan kelompok lain, berlaku adil kepada siapa saja, tidak melakukan pemaksaan agama, dan sifat-sifat luhur lainnya. Kita juga harus meneladani sikap kaum Muslim awal yang tidak mendikotomikan antara kehidupan dunia dan akhirat. Mereka tidak meninggalkan dunia untuk akhiratnya dan tidak meninggalkan akhirat untuk dunianya. Mereka bersikap seimbang (tawassuth) dalam mengejar kebahagiaan dunia dan akhirat. Jika sikap yang melekat pada masyarakat Madinah mampu diteladani umat Islam saat ini, maka kebangkitan Islam hanya menunggu waktu saja. Konsep masyarakat madani adalah sebuah gagasan yang menggambarkan maasyarakat beradab yang mengacu pada nila-inilai kebajikan dengan mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip interaksi sosial yang kondusif bagi peneiptaan tatanan demokratis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. BAB II

Konstitusionalisme, demikian Dictionary of American Politics, adalah "the doctrine that the power to govern should be limited by definite ad enforceable principles of political organization and procedural regularity embodied in the fundamental law, so that basic constitutional rights of individuals ad groups will not be infringed" 3 . Sementara itu, Carl J. Friedrich sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa "constitutionalism is an institutionalised system of effective, regularized restraints upon governmental action" 4 . Adapun Ni'matul Huda menyatakan bahwa gagasan konstitusionalisme adalah terbatasinya kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan negara tidak bersifat sewenang-wenang 5 .Dari ketiga definisi yang diberikan itu, kiranya dapat diterima bahwa konstitusionalisme adalah suatu isme, suatu paham pembatasan kekuasaan negara dan terlindunginya hak dan kebebasan warga negara.

Kehadiran Negara di masyarakat merupakan hal yang perlu diperhatikan, salah satu bentuk kehadiran Negara atau pemerintah adalah BLT, BLT adalah suatu program bantuan yang dicanangkan pemerintah untuh rakyat miskin. Kenaikan harga-harga bahan pokok di

Menurut (Thorik 2011) masyarakat madani mulai popular awal tahun 90-an di Indonesia dan masih asing pada sebagian dari kita. Konsep ini bermula berkembang di Barat,berakhir setelah lama terlupakan dalam perdebatan wacana sosial modern, dan kemudian mencuat kembali terutama ketika Eropa timur dilanda gelombang reformasi di tahun-tahun pertengahan 80-an hingga 90-an. Mengenai wacana tentang masyarakat madani masih dalam perdebatan, namun beberapa kalangan ada yang berpendapat bahwa masyarakat madani adalah persamaan dari kata civil society.Menurut (Kristiawan 2016) civil society  ialah terjemahan dari masyarakat sipil,konsep civil society lahir dan berkembang dari sejarah pergumulan masyarakat, masyarakat madani merupakan istilah yang diciptakan untuk menerjemahkan konsep di luar menjadi “Islami”.
Sedangkan menurut (Mawardi et al. 2015) masyarakat madani adalah produk pengalaman sejarah kemasyarakatan yang dimunculkan sebagai suatu paradigma dalam membentuk tata kemasyarakatan yang ideal. Istilah “madani” biasanya diambil dari kata “madinah” dan digunakan sejak beberapa abad yang lalu dalam arti “civil”, beradab, dan istilah yang kemudian digunakan biasanya merujuk pada tamaddun, civilization (Schumann,1999:65), yang artinya lebih mengacu pada penciptaan peradaban.Sehingga masyarakat madani adalah masyarakat yang berperadaban (bermadaniyah) sebab taat dan patuh (dana-yadinu) kepada ajaran kepatuhan (din) yang dideklarasikan dalam kekuasaan hukum dan peraturan (Madjid, 1999:21). Dari pengertian ini masyarakat madani mengandung tiga hal, yakni agama, peradaban dan perkotaan. Agama ialah sumber, peradaban merupakan prosesnya, dan masyarakat kota yakni masyarakat yang beradab dan modern adalah hasilnya (Rahardja, 1996).

This study aims to analyze the role of Riyadhul Jannah Islamic Boarding
School at the community economic empowerment in Pacet Village, Mojokerto. So
that it can be known and studied what forms of empowerment for the surrounding
community carried out by boarding schools and the extent to which the progress
of community empowerment carried out by boarding schools.
In this study, using qualitative research approach with primary data
boarding staff of Riyadhul Jannah Islamic Boarding School and surrounding
communities to understand the phenomena experienced by research subjects,
behavior, perceptions, motivations, actions, and so forth. This study continues
previous research with a quantitative perspective and from different primary data
The results showed that community empowerment by the Riyadhul
Jannah Islamic boarding school provided job opportunities for santri’s, as well as
developing community work skills so as to create jobs. The role of Islamic
boarding schools is demonstrated by the activities of the business unit PT.Rijan
Dinamis Selaras which involve the community can be felt directly by the people
of Pacet Village and its surroundings. In addition, empowerment can be felt
directly by the community, among others, cooperation through the Akad
Muzara'ah, income distribution, and investment sharing programs between the
community and pesantren business units.

Indonesia is one of the populous countries in the world, with more than 85% of 260 million people are Muslims. Politically, as a Muslim majority country, Indonesia is not an Islamic state but a modern democratic country with religious views in its philosophy of national political foundation. The Muslim community itself is diverse in terms of interpretation on Islamic teaching and practices that lead to the emergence of various Muslim groups, moreover in democratic era. This diversity then influences the way to interpret democracy and develop discourse on democracy in every Muslim group. One of the main issues is whether democracy in Indonesia should adopt Western secular democracy concept. Consequently, it also makes the interpretation towards the concept of citizenship becomes complex. Indonesia represents very diverse religious and ethnolinguistic population; a majority are represented as belonging to a diversity of groups within Islam. My aim is to understand how they engage with the ideas of democracy.

This research then seeks to find how Muslims in Indonesia view towards democratic citizenship and how they inculcate it, especially in Muhammadiyah organisation context. Muhammadiyah is one of the oldest and largest mass Islamic organisation in Indonesia that well known with its “moderate Islamic thinking”. It started with a literature review on the general debate of Islam and democracy in the Muslim world, the diverse views in Indonesia, and how they deal with the issue of Islam and democratic citizenship. Furthermore, this study also aims to find how Muhammadiyah inculcates this view in university level. Document analysis research method is chosen to analyse Muhammadiyah’s policy documents and then qualitative content analysis method is used to analyse the university textbooks written by Muhammadiyah higher education institutions.

By searching this view and how they are being inculcated will make an understanding about compatibility of Islam and democratic citizenship, and also emerge new insight for democratic citizenship education for the Muslim community in the world.

Istilah masyarakat madani secara etimologis diambil dari bahasa arab yaitu "madaniy". Secara bahasa kata madani berasal dari dan seakar dengan kata " madinah " dan "tamaddun" yang artinya adalah peradaban (civilization). Bagi kalangan intelektual muslim, istilah masyarakat madani juga disandingkan dengan istilah masyarakat agama yang keduanya memiliki akar normatif yang sama yakni suatu masyarakat yang dilandasi norma keagamaan dan berproses membentuk peradaban sebagai mana masyarakat islam yang telah dibina oleh Nabi Muhammad SAW di kota Madinah (kota peradaban). Kota madinah dijadikan nabi SAW sebagai basis perjuangan menuju masyarakat berperadaban tinggi (madani) : masyarakat yang berlandaskan kebebasan, persamaan, dan penghormatan terhadap hak hak sipil kaum minoritas. Masyarakat yang menghormati kebebasan dalam beragama berdasarkan prinsip ayat alqur'an " tidak ada paksaan di dalam beragama". Masyarakat yang mengutamakan prinsip egalitarian, persamaan hak dan menghormati hak asasi manusia, menegakkan prinsip keadilan dan kebenaran. Masyarakat yang membantu dan memberdayakan orang miskin dan menghormati orang kaya melalui sistem ZIS (zakat infak dan sedekah) yang sangat manusiawi dan mampu meredam perpecahan akibat perbedaan rezeki. Melalui paparan diatas dapat disimpulkan, bentuk masyarakat yang dicita-citakan adalah suatu komunitas masyarakat sipil yang memiliki kemandirian aktivitas warga masyarakatnya yang berkembang sesuai potensi sosial, budaya, ekonomi, dan agama dengan mewujudkan dan memberlakukan nilai-nilai keadilan, prinsip persamaan hak, supremasi hukum, jaminan kesejahteraan, kebebasan, dan kemajemukan dengan perlindungan terhadap kelompok minoritas. Dengan demikian dapat digaris bawahi makna utama dari masyarakaat madani ialah Masyakat yang menjadikan nilai peradaban sebagai nilai utama dalam kehidupan dan hal itu sebagai simbol idealisme yang diharapkan oleh setiap masyarakat. Seperti yang terdapat dalam ayat al-Quran QS. As-Saba : 15 yang artinya "... (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun". B. KARAKTERISTIK MASYARAKAT MADANI MENURUT ISLAM

This study aims to analyze the role of the Riyadhul Jannah Islamic Boarding School in community economic empowerment in Pacet Village, Mojokerto. This study uses a qualitative research approach to understand phenomena about what is experienced by research subjects, such as subjects, perceptions, motivations, actions, and so forth. The results showed that the Riyadhul Jannah Islamic boarding school had a role in community empowerment around the boarding school. The role of Islamic boarding schools is shown by the activities of the business units of PT. Rijan Dinamis Selaras which involve communities around the boarding schools so that the benefits can be felt directly by the people of Pacet Village and its surroundings.