Irfan Setiawan
Bagi yang mau download, dipersilahkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, jangan lupa cantumkan sumbernya dalam referensi.
ATAU BISA BUKA DI VERSI ANDROID
https://play.google.com/store/books/author?id=Irfan+Setiawan
atau
https://play.google.com/store/books/details?id=1_QPEAAAQBAJ
https://play.google.com/store/books/details?id=oJBiDwAAQBAJ
https://play.google.com/store/books/details?id=9EvJBgAAQBAJ
Address: [email protected]
ATAU BISA BUKA DI VERSI ANDROID
https://play.google.com/store/books/author?id=Irfan+Setiawan
atau
https://play.google.com/store/books/details?id=1_QPEAAAQBAJ
https://play.google.com/store/books/details?id=oJBiDwAAQBAJ
https://play.google.com/store/books/details?id=9EvJBgAAQBAJ
Address: [email protected]
less
InterestsView All (12)
Uploads
Papers by Irfan Setiawan
To achieve transparency, accountability and orderly management of personnel management Maros region, need to be established General Career Development Pattern civil servants in Maros regency government is guided by the Pattern Position Requirements, Career Level, and Career Development Flow. The general pattern of career development is intended to ensure certainty toward career development of civil servants in the Government of Maros
In this book describes methods of construction and management of residential educational institution that many take the example in boarding institutions, service educational institutions and public educational institutions. The main points of this book consists of 5 chapters will discuss a fundamental, namely: Chapter 1 Concept Boarding School, especially in Indonesia; Chapter 2 Models and cultural institutions boarding; Chapter 3 Methods of coaching and mentoring learners; Chapter 4 Evaluation; and Chapter 5 Barriers and challenges boarding educational institutions.
To achieve transparency, accountability and orderly management of personnel management Maros region, need to be established General Career Development Pattern civil servants in Maros regency government is guided by the Pattern Position Requirements, Career Level, and Career Development Flow. The general pattern of career development is intended to ensure certainty toward career development of civil servants in the Government of Maros
In this book describes methods of construction and management of residential educational institution that many take the example in boarding institutions, service educational institutions and public educational institutions. The main points of this book consists of 5 chapters will discuss a fundamental, namely: Chapter 1 Concept Boarding School, especially in Indonesia; Chapter 2 Models and cultural institutions boarding; Chapter 3 Methods of coaching and mentoring learners; Chapter 4 Evaluation; and Chapter 5 Barriers and challenges boarding educational institutions.
otonomi daerah di Indonesia yang berjalan sejak kemerdekaan
Indonesia, banyak mengalami perubahan paradigma. Perubahan
paradigma tersebut mempengaruhi penyelenggaraan pemeritahan di
institusi kecamatan. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu
menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang
sebelumnya merupakan perangkat daerah menjadi perangkat daerah
dalam asas desentralisasi dan juga sebagai perangkat vertikal dalam
kerangka asas dekonsentrasi dengan melaksanakan urusan
pemerintahan pusat di wilayah kecamatannya, Hal ini terjadi perubahan
atas kebijakan Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, pada UndangUndang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 terjadi perubahan paradigma dimana camat sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya juga mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota.
Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 menjawab keresahan dan
kegalauan aparat di institusi kecamatan. Kepastian bahwa institusi
kecamatan tetap diperlukan terjawab pada peraturan tersebut. Hal ini
dapat dilihat dengan diberikannya kembali fungsi pelaksanaan Tugas
Pemerintahan Umum kepada aparat kecamatan, sehingga fungsi camat
tidak hanya sebagai penyelenggara pelimpahan kewenangan tugas
pelayanan, namun bupati/walikota sebagai kepala daerah otonom, dapat
memberikan tugas kepada Camat untuk penyelenggaraan Tugas
Pemerintahan Umum berdasarkan asas dekonsentrasi, Tugas Umum
Pemerintahan beradasarkan asas desentralisasi, Tugas Pembantuan, dan menyelenggarakan pelimpahan kewenangan Bupati yang tidak dapat dikerjakan oleh organisasi pemerintah daerah lainnya di wilayah
kecamatan
Dapat dipahami bahwa memang tidak ada sesuatu yang sempurna dari kebijakan yang dibuat suatu rezim pemerintahan, namun setidaknya diperlukan pemikiran bersama dari para cendikia untuk perkembangan daerah-darah di Indonesia, sehingga diperlukan kebijakan otonomi daerah yang dapat dilengkapi dengan kebijakan turunannya dengan cepat sehingga pemerintah daerah dapat menerapkannya dengan baik. Tentunya pula diperlukan dukungan dari para cendikia untuk memberikan solusi permasalahan dalam penerapan otonomi daerah.
Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai paradigma kebijakan otonomi daerah tersebut, kebijakan tersebut harus tetap dilaksanakan sebagai penerapan hasil kesepakatan kepentingan politik di masa kini, maka dari itu buku dengan judul Handbook Pemerintahan Daerah ini memperjelas kebijakan otonomi daerah, hubungan pemerintahan pusat dan daerah, penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, berserta sejarah pemerintahan daerah.
Buku ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi para pelajar, mahasiswa, aparat pemerintahan, tenaga pengajar dan pemerhati pemerintahan daerah. Diharapkan pula buku ini dapat membuka wawasan mengenai ilmu pemerintahan, utamanya pemerintahan daerah serta memberikan pandangan berbeda yang dapat diterapkan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dapat dipahami bahwa memang tidak ada sesuatu yang sempurna dari kebijakan yang dibuat suatu rezim pemerintahan, namun setidaknya diperlukan pemikiran bersama dari para cendikia untuk perkembangan daerah-darah di Indonesia, sehingga diperlukan kebijakan otonomi daerah yang dapat dilengkapi dengan kebijakan turunannya dengan cepat sehingga pemerintah daerah dapat menerapkannya dengan baik. Tentunya pula diperlukan dukungan dari para cendikia untuk memberikan solusi permasalahan dalam penerapan otonomi daerah.
Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai paradigma kebijakan otonomi daerah tersebut, kebijakan tersebut harus tetap dilaksanakan sebagai penerapan hasil kesepakatan kepentingan politik di masa kini, maka dari itu buku dengan judul Handbook Pemerintahan Daerah ini memperjelas kebijakan otonomi daerah, hubungan pemerintahan pusat dan daerah, penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, berserta sejarah pemerintahan daerah.
Buku ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi para pelajar, mahasiswa, aparat pemerintahan, tenaga pengajar dan pemerhati pemerintahan daerah. Diharapkan pula buku ini dapat membuka wawasan mengenai ilmu pemerintahan, utamanya pemerintahan daerah serta memberikan pandangan berbeda yang dapat diterapkan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam buku ini mendeskripsikan mengenai birokrasi. Pokok-pokok pembahasan buku ini terdiri dari 8 bab yang akan membahas secara mendasar yaitu: Bab 1 tentang Makna Birokrasi Pemerintahan; Bab 2, tentang Teori Dasar Birokrasi, Bab 3 tentang Konsep Organisasi Birokrasi Pemerintahan, Bab 4 tentang Patologi Birokrasi, Bab 5 tentang Birokrasi Indonesia Dan Proses Demokratisasi, Bab 6 Birokrasi Pemerintahan Daerah, dan Bab 7 tentang Rekonstruksi Birokrasi Indonesia, serta Bab 8 tentang Birokrasi Dan Pelayanan Publik.
kaedah pembinaan dan pembimbingan peserta didik pada
institusi dengan model Boarding School, sehingga diharapkan
dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengelola
dan Pelaksana institusi serta memberikan pemahaman kepada
masyarakat mengenai Boarding School. Buku ini pula tersusun
berdasarkan pengetahuan dan pengalaman penulis sebagai
pengasuh dan pembina pengasuhan di lingkungan Institut
Pemerintahan Dalam Negeri.
Dalam buku ini mendeskripsikan metode pembinaan
dan pengelolaan institusi pendidikan berasrama yang banyak
mengambil contoh pada Institusi pesantren, Institusi pendidikan
kedinasan dan Institusi pendidikan umum. Pokok-pokok
pembahasan buku ini terdiri dari 5 bab yang akan membahas
secara mendasar yaitu: Bab 1 Konsep Boarding School
khususnya di Indonesia; Bab 2 Model dan budaya lembaga
pendidikan berasrama; Bab 3 Metode pembinaan dan
pembimbingan peserta didik; Bab 4 Evaluasi; dan Bab 5
Hambatan dan tantangan institusi pendidikan berasrama.
Governance
Public Administration
Governmental studies and Humanities
Public Service
Civil Service