SlideShare a Scribd company logo

P.16 2017 pedoman teknis pemulihan fungsi ekosistem gambut

•
•
S
Sani Saragih

Regulasi terbaru 2017, terkait tata kelola gambut.

1 of 20
Downloaded 54 times
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMULIHAN FUNGSI EKOSISTEM GAMBUT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan upaya-upaya perlindungan fungsi Ekosistem Gambut yang rentan dan telah mengalami kerusakan, diperlukan langkah-langkah perlindungan agar fungsi ekologis Ekosistem Gambut dalam mendukung kelestarian keanekaragaman hayati, pengelolaan air, sebagai penyimpan cadangan karbon, penghasil oksigen, dan penyeimbang iklim dapat tetap terjaga; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, dalam rangka pengendalian Ekosistem Gambut diperlukan pedoman pemulihan fungsi Ekosistem Gambut;
- 2 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
- 3 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957); 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17); 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMULIHAN FUNGSI EKOSISTEM GAMBUT. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak
- 4 - sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa. 2. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya. 3. Kesatuan Hidrologis Gambut adalah Ekosistem Gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut, dan/atau pada rawa. 4. Kubah Gambut adalah areal Kesatuan Hidrologis Gambut yang mempunyai topografi yang lebih tinggi dari wilayah sekitarnya, sehingga secara alami mempunyai kemampuan menyerap dan menyimpan air lebih banyak, serta menyuplai air pada wilayah sekitarnya. 5. Fungsi Lindung Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi utama dalam perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati untuk dapat melestarikan fungsi Ekosistem Gambut. 6. Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur gambut yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi dalam menunjang produktivitas Ekosistem Gambut melalui kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukungnya untuk dapat melestarikan fungsi Ekosistem Gambut. 7. Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengembalikan sifat dan fungsi Ekosistem Gambut sesuai atau mendekati sifat dan fungsi semula melalui suksesi alami, restorasi hidrologis, rehabilitasi vegetasi, dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 8. Restorasi Hidrologis adalah upaya pemulihan tata air lahan Gambut untuk menjadikan Ekosistem Gambut atau bagian-bagiannya menjadi basah dan berfungsi kembali sebagaimana semula.
- 5 - 9. Rehabilitasi Vegetasi adalah upaya memulihkan dan meningkatkan fungsi Ekosistem Gambut melalui penanaman vegetasi sehingga produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. 10. Suksesi Alami adalah pemulihan tanpa adanya campur tangan manusia. 11. Revegetasi adalah upaya pemulihan tutupan lahan pada Ekosistem Gambut melalui penanaman jenis tanaman asli pada fungsi lindung atau dengan jenis tanaman lain yang adaptif terhadap lahan basah dan memiliki nilai ekonomi pada fungsi budidaya. 12. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 13. Pembasahan Kembali Gambut adalah kegiatan pembasahan material Gambut yang mengering akibat aktivitas manusia yang menyebabkan turunnya muka air tanah Gambut dengan cara meningkatkan kadar air dan tinggi muka air tanah Gambut. 14. Rencana Kerja Usaha yang selanjutnya disingkat RKU adalah rencana kerja untuk seluruh areal kerja IUPHHK untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahunan, antara lain memuat aspek kelestarian hutan, kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat setempat. 15. Bangunan Air adalah bangunan yang berfungsi untuk mengendalikan laju aliran air. 16. Sekat Kanal adalah salah satu bentuk bangunan air berupa sekat yang dibuat di dalam sebuah kanal yang telah ada di lahan Gambut untuk mencegah penurunan permukaan air di lahan Gambut sehingga lahan Gambut di sekitarnya tetap basah dan sulit terbakar.
- 6 - 17. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 18. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 20. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pasal 2 Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman teknis pemulihan fungsi Ekosistem Gambut bagi: a. Pemerintah; b. Pemerintah Daerah/provinsi; c. masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat; dan d. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Pasal 3 (1) Pemulihan fungsi Ekosistem Gambut dilakukan untuk Ekosistem Gambut yang mengalami kerusakan pada: a. Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung; atau b. Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya. (2) Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung mengalami kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila melampaui kriteria baku kerusakan sebagai berikut: a. terdapat drainase buatan; b. tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut; dan/atau c. terjadi pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan.
- 7 - (3) Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya mengalami kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila memenuhi kriteria: a. muka air tanah di lahan Gambut lebih dari 0,4 (nol koma empat) meter di bawah permukaan Gambut pada titik penaatan; dan/atau b. tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut. (4) Selain kriteria kerusakan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), kriteria kerusakan juga dapat dihasilkan dari hasil analisis spasial yang dikonfirmasi dengan kegiatan survei lapangan (field check). Pasal 4 (1) Kubah Gambut merupakan bagian dari Ekosistem Gambut yang berfungsi lindung. (2) Kubah Gambut yang berada dalam areal usaha yang belum dilakukan budidaya wajib dipertahankan sebagai Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung. (3) Kubah Gambut yang berada dalam areal usaha yang telah dibudidayakan merupakan ekosistem gambut dengan fungsi lindung, masih dapat dipanen, dilarang ditanami kembali setelah pemanenan, dan wajib dilakukan pemulihan. (4) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan membuat sekat pada kanal dan pemulihan secara suksesi alami. (5) Dalam hal suksesi alami dimaksud pada ayat (4) tidak berhasil maka atas perintah dari Direktur Jenderal dilakukan penanaman dengan jenis tanaman asli sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini. Pasal 5 Pemulihan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh:
- 8 - a. Menteri untuk kawasan hutan konservasi yang tidak dibebani izin usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya untuk: 1. kawasan hutan lindung yang tidak dibebani izin usaha dan/atau kegiatan; 2. kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin usaha dan/atau kegiatan; 3. taman hutan raya yang tidak dibebani izin usaha dan/atau kegiatan; dan 4. areal penggunaan lain, termasuk lahan yang dikelola oleh masyarakat dan/atau masyarakat hukum adat; c. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, untuk areal usaha dan/atau kegiatan. Pasal 6 (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahui terjadinya kerusakan. (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut karena terjadi kebakaran. Pasal 7 (1) Penentuan hari mulai terjadinya kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal setelah verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal terjadi kebakaran dan/atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh kebakaran, Direktur Jenderal menetapkan awal terjadinya kerusakan setelah penetapan mulai terjadinya kebakaran oleh direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang kebakaran hutan.
- 9 - Pasal 8 (1) Pemulihan Ekosistem Gambut oleh pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman, atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem, dilakukan atas dasar perubahan tata ruang dan perubahan Rencana Kerja Usaha (RKU). (2) Perintah pelaksanaan pemulihan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan hari mulai terjadinya kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). Pasal 9 Pemulihan Ekosistem Gambut pada areal yang tidak berizin, dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau penanggung jawab kegiatan sesuai kewenangannya secara terencana dengan berkonsultasi pada Direktur Jenderal. Pasal 10 (1) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan pemulihan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) maka Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut atas beban biaya yang ditanggung oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- 10 - (2) Dalam hal penanggung jawab kegiatan tidak melakukan pemulihan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Menteri memerintahkan untuk pelaksanaan pemulihan kepada Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota atas biaya yang dibebankan kepada penanggung jawab kegiatan. (3) Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pelaksanaan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib melibatkan masyarakat sekitar areal usaha dan/atau kegiatan. BAB II TAHAPAN PEMULIHAN FUNGSI EKOSISTEM GAMBUT Pasal 11 Pemulihan fungsi Ekosistem Gambut dilakukan melalui tahapan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. penilaian. Pasal 12 (1) Perencanaan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a didasarkan pada hasil survei lapangan atau hasil analisis dari data spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan berdasarkan perubahan tata ruang serta perubahan Rencana Kerja Usaha (RKU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (2) Dalam hal diperlukan untuk perencanaan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut dapat digunakan informasi
- 11 - selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai informasi penunjang. (3) Rencana pemulihan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat: a. lokasi pemulihan; b. luas lahan pemulihan; c. cara pemulihan; d. komponen dan jadwal kegiatan; e. rencana biaya; f. manajemen pelaksanaan; g. target capaian per 6 (enam) bulan; dan/atau h. teknik dan jadwal pemantauan. (4) Rencana pemulihan disusun paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak mendapat penentuan hari mulai terjadinya kerusakan dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). (5) Dokumen Rencana Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Direktur Jenderal. Pasal 13 (1) Pemulihan fungsi Ekosistem Gambut dilakukan dengan cara melaksanakan : a. rehabilitasi; b. suksesi alami; c. restorasi; dan/atau d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (2) Waktu mulai dilaksanakan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak penyampaian rencana pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5).
- 12 - Pasal 14 (1) Pemulihan dengan cara rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan revegetasi atau penanaman kembali pada areal: a. bekas terbakar; b. bekas tebang habis, c. terbuka dengan kondisi vegetasi jarang; d. bekas terbakar yang telah mengalami suksesi alami (menurut kebutuhan dan setelah penilaian teknis); dan/atau e. bekas tebang selektif. (2) Kegiatan rehabilitasi dilakukan dengan mengutamakan jenis tanaman asli dan telah mempertimbangkan: a. kesesuaian lahan; b. aspek lingkungan; c. aspek sosial; dan d. aspek ekonomi. (3) Jenis-jenis tanaman asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat digunakan untuk kegiatan rehabilitasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 15 Suksesi alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Ekosistem Gambut berkanal yang telah disekat dan tidak terdapat gangguan dari aktivitas manusia. Pasal 16 Kegiatan restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan untuk menjadikan Ekosistem Gambut atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula, melalui pembangunan infrastruktur pembasahan kembali Gambut yang meliputi: a. bangunan air; b. penampungan air; c. penimbunan kanal; dan/atau d. pemompaan air.
- 13 - Pasal 17 (1) Bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi: a. sekat kanal; b. embung; dan c. bangunan air lainnya. (2) Pembangunan sekat kanal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperhitungkan: a. tinggi muka air tanah; b. tinggi puncak sekat kanal dan saluran pembuangan, jika sekat kanal dilengkapi dengan saluran pembuangan; dan c. perbedaan tinggi muka air tanah di bagian hulu sekat kanal dengan bagian hilir. BAB III PENILAIAN KEBERHASILAN DALAM RANGKA PEMULIHAN FUNGSI EKOSISTEM GAMBUT Pasal 18 (1) Pemulihan fungsi Ekosistem Gambut dinyatakan berhasil apabila: a. tidak tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut pada titik penaatan; b. muka air tanah di lahan Gambut kurang dari 0,4 (nol koma empat) meter di bawah permukaan Gambut pada titik penaatan; c. lebih baik dari kriteria baku kerusakan Ekosistem Gambut yang ditetapkan dalam Izin Lingkungan; d. lebih baik dari baku kerusakan hasil analisis spasial dari kegiatan survei lapangan atau analisis data dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) atau hasil pemantauan titik penaatan; dan/atau
- 14 - e. jumlah tanaman yang tumbuh sehat paling sedikit 500 (lima ratus) batang/hektar pada tahun ketiga. (2) Sistem pengelolaan air dan bangunan air untuk pemulihan Ekosistem Gambut harus terbangun pada 6 (enam) bulan pertama. (3) Perbaikan ketinggian muka air tanah untuk mencapai kurang dari 0,4 (nol koma empat) meter di bawah permukaan Gambut harus terlihat perbaikannya dalam 3 (tiga) bulan terhitung sejak dibangunnya bangunan air. Pasal 19 (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan bertanggung jawab atas keberhasilan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut. (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menyampaikan laporan keberhasilan sesuai target capaian dalam perencanaan pemulihan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal. (3) Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap keberhasilan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut. (4) Untuk penilaian keberhasilan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal dibantu oleh Tim Teknis yang ditunjuk oleh Menteri. Pasal 20 (1) Berdasarkan laporan hasil penilaian keberhasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Direktur Jenderal melakukan penilaian yang menyatakan berhasil atau tidak berhasil seluruhnya atau sebagian. (2) Terhadap hasil penilaian dinyatakan tidak berhasil seluruhnya atau sebagian, Direktur Jenderal: a. memberikan peringatan; b. mengambil langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 15 - c. menunjuk pihak lain untuk melakukan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut dengan biaya dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 21 Biaya pelaksanaan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut: a. pada kawasan Ekosistem Gambut yang tidak dibebani izin usaha dan/atau kegiatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. pada kawasan Ekosistem Gambut yang dibebani izin usaha dan/atau kegiatan dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. BAB V SANKSI Pasal 22 (1) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut, akan dikenakan sanksi paksaan pemerintah dan sanksi dapat ditingkatkan lebih lanjut berdasarkan tingkat ketaatan pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengabaikan dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilakukan proses pengenaan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 16 - BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 23 Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka: a. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan revisi Rencana Tata Ruang, Rencana Kerja Usaha (RKU), Dokumen Rencana Usaha, Dokumen Rencana Pengelolaan atau sejenisnya untuk disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini. b. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagai akibat perubahan fungsi Ekosistem Gambut sesuai dengan Peraturan Menteri ini. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- 17 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Februari 2017 ....... Juni 2016 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 338 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. KRISNA RYA
- 18 - LAMPIRAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMULIHAN FUNGSI EKOSISTEM GAMBUT JENIS-JENIS TANAMAN UNTUK PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT DENGAN KEGIATAN REHABILITASI Tabel 1. Jenis-jenis tanaman berdasarkan kondisi lokasi. NO. KONDISI LOKASI JENIS TANAMAN 1. Areal yang:  Bekas terbakar ringan/sedang  Bekas tebang habis  Areal terbuka (vegetasi jarang)  Jelutung rawa (Dyerapolyphylla)  Perepat (Combretocarpusrotundatus)  Belangiran (Shoreabalangeran)  Perupuk (Lophopetalum sp.)  Pulai rawa (Alstoniapneumatophora)  Rengas manuk (Syaygium sp.)  Terentang (Campnosperma coriaceum) 2. Areal yang:  Bekas terbakar yang telah mengalami suksesi alami  Bekas tebang selektif  Penutupan vegetasi sedang  Meranti rawa (Shorea pauciflora, Shorea tesmanniana, Shorea uliginosa)  Merapat (Combretocarpus rotundatus)  Durian (Durio carinatus)  Ramin (Gonystylus bancanus)  Punak (Tetramerista glabra)  Kempas (Koompassia malaccensis)  Resak (Vatica rassak)  Kapur Naga (Calophyllum macrocarpum)  Nyatoh (Palaquium spp.)  Bintangur (CalaphyllumHosei) 3. Areal yang:  Bekas tebang selektif  Masih banyak dijumpai pohon  Penutupan vegetasi  Meranti rawa (Shorea pauciflora, Shorea tesmanniana, Shorea uliginosa)  Ramin (Gonystylus bancanus)  Punak (Tetramerista glabra)  Balam (Palaquium rostratum)
- 19 - NO. KONDISI LOKASI JENIS TANAMAN masih tinggi  Telah kehilangan jenis tanaman komersial (bernilai tinggi)  Kempas (Koompassia malaccensis)  Rotan (Calamus spp)  Gemor (Nothaphaebe spp., Alseodaphne spp.) Tabel 2. Jenis-jenis tanaman berdasarkan kelompok manfaat. NO. KELOMPOK MANFAAT JENIS TANAMAN 1. Penghasil pangan (termasuk buah, sumber karbohidrat, protein, bumbu dan lemak/minyak)  Sagu (Metroxylon spp.)  Asam kandis (Garcinia xanthochymus)  Kerantungan (Durio oxleyanus)  Pepaken (Durio kutejensis)  Mangga kasturi (Mangifera casturi)  Mangga kueni (Mangifera odorata)  Rambutan (Nephelium spp.)  Nipah (Nypa fruticans)  Kelakai (Stenochlaena palustris)  Tengkawang (Shorea stenoptera, S. macrophylla) 2. Penghasil serat (sebagai substitusi bahan baku pulp dan kertas)  Geronggang (Cratoxylum arborescens)  Terentang (Campnosperma auriculatum)  Gelam (Melaleuca cajuputi) 3. Sumber bio-energi (wood pellet, briket, bio-ethanol)  Gelam (Malaleuca cajuputi)  Sagu (Metroxylon sago)  Nipah (Nypa fruticans) 4. Penghasil getah/lateks  Jelutung (Dyera polyphylla)  Nyatoh (Palaquium leiocarpum)  Sundi (Payena spp., Madhuca spp.) 5. Sumber obat-obatan  Akar kuning (Coscinium fenestratum)  Pulai (Alstonia pneumatophora) 6. Hasil hutan ikutan lainnya  Gaharu (Aquilaria sp.)  Gemor (Alseodaphne sp.)  Purun tikus (Elaeocharis dulcis)  Rotan irit (Calamus trachycoleus)
- 20 - NO. KELOMPOK MANFAAT JENIS TANAMAN 7. Hasil kayu  Ramin (Gonystylus bancanus)  Meranti merah (Shorea macrantha, Shorea balangeran) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. KRISNA RYA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA

More Related Content

P.16 2017 pedoman teknis pemulihan fungsi ekosistem gambut

  • 1. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMULIHAN FUNGSI EKOSISTEM GAMBUT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan upaya-upaya perlindungan fungsi Ekosistem Gambut yang rentan dan telah mengalami kerusakan, diperlukan langkah-langkah perlindungan agar fungsi ekologis Ekosistem Gambut dalam mendukung kelestarian keanekaragaman hayati, pengelolaan air, sebagai penyimpan cadangan karbon, penghasil oksigen, dan penyeimbang iklim dapat tetap terjaga; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, dalam rangka pengendalian Ekosistem Gambut diperlukan pedoman pemulihan fungsi Ekosistem Gambut;
  • 2. - 2 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
  • 3. - 3 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957); 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17); 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMULIHAN FUNGSI EKOSISTEM GAMBUT. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak
  • 4. - 4 - sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa. 2. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya. 3. Kesatuan Hidrologis Gambut adalah Ekosistem Gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut, dan/atau pada rawa. 4. Kubah Gambut adalah areal Kesatuan Hidrologis Gambut yang mempunyai topografi yang lebih tinggi dari wilayah sekitarnya, sehingga secara alami mempunyai kemampuan menyerap dan menyimpan air lebih banyak, serta menyuplai air pada wilayah sekitarnya. 5. Fungsi Lindung Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi utama dalam perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati untuk dapat melestarikan fungsi Ekosistem Gambut. 6. Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur gambut yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi dalam menunjang produktivitas Ekosistem Gambut melalui kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukungnya untuk dapat melestarikan fungsi Ekosistem Gambut. 7. Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengembalikan sifat dan fungsi Ekosistem Gambut sesuai atau mendekati sifat dan fungsi semula melalui suksesi alami, restorasi hidrologis, rehabilitasi vegetasi, dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 8. Restorasi Hidrologis adalah upaya pemulihan tata air lahan Gambut untuk menjadikan Ekosistem Gambut atau bagian-bagiannya menjadi basah dan berfungsi kembali sebagaimana semula.
  • 5. - 5 - 9. Rehabilitasi Vegetasi adalah upaya memulihkan dan meningkatkan fungsi Ekosistem Gambut melalui penanaman vegetasi sehingga produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. 10. Suksesi Alami adalah pemulihan tanpa adanya campur tangan manusia. 11. Revegetasi adalah upaya pemulihan tutupan lahan pada Ekosistem Gambut melalui penanaman jenis tanaman asli pada fungsi lindung atau dengan jenis tanaman lain yang adaptif terhadap lahan basah dan memiliki nilai ekonomi pada fungsi budidaya. 12. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 13. Pembasahan Kembali Gambut adalah kegiatan pembasahan material Gambut yang mengering akibat aktivitas manusia yang menyebabkan turunnya muka air tanah Gambut dengan cara meningkatkan kadar air dan tinggi muka air tanah Gambut. 14. Rencana Kerja Usaha yang selanjutnya disingkat RKU adalah rencana kerja untuk seluruh areal kerja IUPHHK untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahunan, antara lain memuat aspek kelestarian hutan, kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat setempat. 15. Bangunan Air adalah bangunan yang berfungsi untuk mengendalikan laju aliran air. 16. Sekat Kanal adalah salah satu bentuk bangunan air berupa sekat yang dibuat di dalam sebuah kanal yang telah ada di lahan Gambut untuk mencegah penurunan permukaan air di lahan Gambut sehingga lahan Gambut di sekitarnya tetap basah dan sulit terbakar.
  • 6. - 6 - 17. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 18. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 20. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pasal 2 Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman teknis pemulihan fungsi Ekosistem Gambut bagi: a. Pemerintah; b. Pemerintah Daerah/provinsi; c. masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat; dan d. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Pasal 3 (1) Pemulihan fungsi Ekosistem Gambut dilakukan untuk Ekosistem Gambut yang mengalami kerusakan pada: a. Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung; atau b. Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya. (2) Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung mengalami kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila melampaui kriteria baku kerusakan sebagai berikut: a. terdapat drainase buatan; b. tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut; dan/atau c. terjadi pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan.
  • 7. - 7 - (3) Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya mengalami kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila memenuhi kriteria: a. muka air tanah di lahan Gambut lebih dari 0,4 (nol koma empat) meter di bawah permukaan Gambut pada titik penaatan; dan/atau b. tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut. (4) Selain kriteria kerusakan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), kriteria kerusakan juga dapat dihasilkan dari hasil analisis spasial yang dikonfirmasi dengan kegiatan survei lapangan (field check). Pasal 4 (1) Kubah Gambut merupakan bagian dari Ekosistem Gambut yang berfungsi lindung. (2) Kubah Gambut yang berada dalam areal usaha yang belum dilakukan budidaya wajib dipertahankan sebagai Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung. (3) Kubah Gambut yang berada dalam areal usaha yang telah dibudidayakan merupakan ekosistem gambut dengan fungsi lindung, masih dapat dipanen, dilarang ditanami kembali setelah pemanenan, dan wajib dilakukan pemulihan. (4) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan membuat sekat pada kanal dan pemulihan secara suksesi alami. (5) Dalam hal suksesi alami dimaksud pada ayat (4) tidak berhasil maka atas perintah dari Direktur Jenderal dilakukan penanaman dengan jenis tanaman asli sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini. Pasal 5 Pemulihan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh:
  • 8. - 8 - a. Menteri untuk kawasan hutan konservasi yang tidak dibebani izin usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya untuk: 1. kawasan hutan lindung yang tidak dibebani izin usaha dan/atau kegiatan; 2. kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin usaha dan/atau kegiatan; 3. taman hutan raya yang tidak dibebani izin usaha dan/atau kegiatan; dan 4. areal penggunaan lain, termasuk lahan yang dikelola oleh masyarakat dan/atau masyarakat hukum adat; c. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, untuk areal usaha dan/atau kegiatan. Pasal 6 (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahui terjadinya kerusakan. (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut karena terjadi kebakaran. Pasal 7 (1) Penentuan hari mulai terjadinya kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal setelah verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal terjadi kebakaran dan/atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh kebakaran, Direktur Jenderal menetapkan awal terjadinya kerusakan setelah penetapan mulai terjadinya kebakaran oleh direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang kebakaran hutan.
  • 9. - 9 - Pasal 8 (1) Pemulihan Ekosistem Gambut oleh pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman, atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem, dilakukan atas dasar perubahan tata ruang dan perubahan Rencana Kerja Usaha (RKU). (2) Perintah pelaksanaan pemulihan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan hari mulai terjadinya kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). Pasal 9 Pemulihan Ekosistem Gambut pada areal yang tidak berizin, dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau penanggung jawab kegiatan sesuai kewenangannya secara terencana dengan berkonsultasi pada Direktur Jenderal. Pasal 10 (1) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan pemulihan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) maka Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut atas beban biaya yang ditanggung oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
  • 10. - 10 - (2) Dalam hal penanggung jawab kegiatan tidak melakukan pemulihan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Menteri memerintahkan untuk pelaksanaan pemulihan kepada Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota atas biaya yang dibebankan kepada penanggung jawab kegiatan. (3) Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pelaksanaan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib melibatkan masyarakat sekitar areal usaha dan/atau kegiatan. BAB II TAHAPAN PEMULIHAN FUNGSI EKOSISTEM GAMBUT Pasal 11 Pemulihan fungsi Ekosistem Gambut dilakukan melalui tahapan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. penilaian. Pasal 12 (1) Perencanaan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a didasarkan pada hasil survei lapangan atau hasil analisis dari data spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan berdasarkan perubahan tata ruang serta perubahan Rencana Kerja Usaha (RKU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (2) Dalam hal diperlukan untuk perencanaan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut dapat digunakan informasi
  • 11. - 11 - selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai informasi penunjang. (3) Rencana pemulihan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat: a. lokasi pemulihan; b. luas lahan pemulihan; c. cara pemulihan; d. komponen dan jadwal kegiatan; e. rencana biaya; f. manajemen pelaksanaan; g. target capaian per 6 (enam) bulan; dan/atau h. teknik dan jadwal pemantauan. (4) Rencana pemulihan disusun paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak mendapat penentuan hari mulai terjadinya kerusakan dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). (5) Dokumen Rencana Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Direktur Jenderal. Pasal 13 (1) Pemulihan fungsi Ekosistem Gambut dilakukan dengan cara melaksanakan : a. rehabilitasi; b. suksesi alami; c. restorasi; dan/atau d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (2) Waktu mulai dilaksanakan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak penyampaian rencana pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5).
  • 12. - 12 - Pasal 14 (1) Pemulihan dengan cara rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan revegetasi atau penanaman kembali pada areal: a. bekas terbakar; b. bekas tebang habis, c. terbuka dengan kondisi vegetasi jarang; d. bekas terbakar yang telah mengalami suksesi alami (menurut kebutuhan dan setelah penilaian teknis); dan/atau e. bekas tebang selektif. (2) Kegiatan rehabilitasi dilakukan dengan mengutamakan jenis tanaman asli dan telah mempertimbangkan: a. kesesuaian lahan; b. aspek lingkungan; c. aspek sosial; dan d. aspek ekonomi. (3) Jenis-jenis tanaman asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat digunakan untuk kegiatan rehabilitasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 15 Suksesi alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Ekosistem Gambut berkanal yang telah disekat dan tidak terdapat gangguan dari aktivitas manusia. Pasal 16 Kegiatan restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan untuk menjadikan Ekosistem Gambut atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula, melalui pembangunan infrastruktur pembasahan kembali Gambut yang meliputi: a. bangunan air; b. penampungan air; c. penimbunan kanal; dan/atau d. pemompaan air.
  • 13. - 13 - Pasal 17 (1) Bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi: a. sekat kanal; b. embung; dan c. bangunan air lainnya. (2) Pembangunan sekat kanal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperhitungkan: a. tinggi muka air tanah; b. tinggi puncak sekat kanal dan saluran pembuangan, jika sekat kanal dilengkapi dengan saluran pembuangan; dan c. perbedaan tinggi muka air tanah di bagian hulu sekat kanal dengan bagian hilir. BAB III PENILAIAN KEBERHASILAN DALAM RANGKA PEMULIHAN FUNGSI EKOSISTEM GAMBUT Pasal 18 (1) Pemulihan fungsi Ekosistem Gambut dinyatakan berhasil apabila: a. tidak tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut pada titik penaatan; b. muka air tanah di lahan Gambut kurang dari 0,4 (nol koma empat) meter di bawah permukaan Gambut pada titik penaatan; c. lebih baik dari kriteria baku kerusakan Ekosistem Gambut yang ditetapkan dalam Izin Lingkungan; d. lebih baik dari baku kerusakan hasil analisis spasial dari kegiatan survei lapangan atau analisis data dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) atau hasil pemantauan titik penaatan; dan/atau
  • 14. - 14 - e. jumlah tanaman yang tumbuh sehat paling sedikit 500 (lima ratus) batang/hektar pada tahun ketiga. (2) Sistem pengelolaan air dan bangunan air untuk pemulihan Ekosistem Gambut harus terbangun pada 6 (enam) bulan pertama. (3) Perbaikan ketinggian muka air tanah untuk mencapai kurang dari 0,4 (nol koma empat) meter di bawah permukaan Gambut harus terlihat perbaikannya dalam 3 (tiga) bulan terhitung sejak dibangunnya bangunan air. Pasal 19 (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan bertanggung jawab atas keberhasilan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut. (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menyampaikan laporan keberhasilan sesuai target capaian dalam perencanaan pemulihan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal. (3) Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap keberhasilan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut. (4) Untuk penilaian keberhasilan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal dibantu oleh Tim Teknis yang ditunjuk oleh Menteri. Pasal 20 (1) Berdasarkan laporan hasil penilaian keberhasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Direktur Jenderal melakukan penilaian yang menyatakan berhasil atau tidak berhasil seluruhnya atau sebagian. (2) Terhadap hasil penilaian dinyatakan tidak berhasil seluruhnya atau sebagian, Direktur Jenderal: a. memberikan peringatan; b. mengambil langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • 15. - 15 - c. menunjuk pihak lain untuk melakukan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut dengan biaya dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 21 Biaya pelaksanaan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut: a. pada kawasan Ekosistem Gambut yang tidak dibebani izin usaha dan/atau kegiatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. pada kawasan Ekosistem Gambut yang dibebani izin usaha dan/atau kegiatan dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. BAB V SANKSI Pasal 22 (1) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut, akan dikenakan sanksi paksaan pemerintah dan sanksi dapat ditingkatkan lebih lanjut berdasarkan tingkat ketaatan pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengabaikan dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilakukan proses pengenaan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • 16. - 16 - BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 23 Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka: a. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan revisi Rencana Tata Ruang, Rencana Kerja Usaha (RKU), Dokumen Rencana Usaha, Dokumen Rencana Pengelolaan atau sejenisnya untuk disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini. b. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagai akibat perubahan fungsi Ekosistem Gambut sesuai dengan Peraturan Menteri ini. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  • 17. - 17 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Februari 2017 ....... Juni 2016 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 338 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. KRISNA RYA
  • 18. - 18 - LAMPIRAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMULIHAN FUNGSI EKOSISTEM GAMBUT JENIS-JENIS TANAMAN UNTUK PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT DENGAN KEGIATAN REHABILITASI Tabel 1. Jenis-jenis tanaman berdasarkan kondisi lokasi. NO. KONDISI LOKASI JENIS TANAMAN 1. Areal yang:  Bekas terbakar ringan/sedang  Bekas tebang habis  Areal terbuka (vegetasi jarang)  Jelutung rawa (Dyerapolyphylla)  Perepat (Combretocarpusrotundatus)  Belangiran (Shoreabalangeran)  Perupuk (Lophopetalum sp.)  Pulai rawa (Alstoniapneumatophora)  Rengas manuk (Syaygium sp.)  Terentang (Campnosperma coriaceum) 2. Areal yang:  Bekas terbakar yang telah mengalami suksesi alami  Bekas tebang selektif  Penutupan vegetasi sedang  Meranti rawa (Shorea pauciflora, Shorea tesmanniana, Shorea uliginosa)  Merapat (Combretocarpus rotundatus)  Durian (Durio carinatus)  Ramin (Gonystylus bancanus)  Punak (Tetramerista glabra)  Kempas (Koompassia malaccensis)  Resak (Vatica rassak)  Kapur Naga (Calophyllum macrocarpum)  Nyatoh (Palaquium spp.)  Bintangur (CalaphyllumHosei) 3. Areal yang:  Bekas tebang selektif  Masih banyak dijumpai pohon  Penutupan vegetasi  Meranti rawa (Shorea pauciflora, Shorea tesmanniana, Shorea uliginosa)  Ramin (Gonystylus bancanus)  Punak (Tetramerista glabra)  Balam (Palaquium rostratum)
  • 19. - 19 - NO. KONDISI LOKASI JENIS TANAMAN masih tinggi  Telah kehilangan jenis tanaman komersial (bernilai tinggi)  Kempas (Koompassia malaccensis)  Rotan (Calamus spp)  Gemor (Nothaphaebe spp., Alseodaphne spp.) Tabel 2. Jenis-jenis tanaman berdasarkan kelompok manfaat. NO. KELOMPOK MANFAAT JENIS TANAMAN 1. Penghasil pangan (termasuk buah, sumber karbohidrat, protein, bumbu dan lemak/minyak)  Sagu (Metroxylon spp.)  Asam kandis (Garcinia xanthochymus)  Kerantungan (Durio oxleyanus)  Pepaken (Durio kutejensis)  Mangga kasturi (Mangifera casturi)  Mangga kueni (Mangifera odorata)  Rambutan (Nephelium spp.)  Nipah (Nypa fruticans)  Kelakai (Stenochlaena palustris)  Tengkawang (Shorea stenoptera, S. macrophylla) 2. Penghasil serat (sebagai substitusi bahan baku pulp dan kertas)  Geronggang (Cratoxylum arborescens)  Terentang (Campnosperma auriculatum)  Gelam (Melaleuca cajuputi) 3. Sumber bio-energi (wood pellet, briket, bio-ethanol)  Gelam (Malaleuca cajuputi)  Sagu (Metroxylon sago)  Nipah (Nypa fruticans) 4. Penghasil getah/lateks  Jelutung (Dyera polyphylla)  Nyatoh (Palaquium leiocarpum)  Sundi (Payena spp., Madhuca spp.) 5. Sumber obat-obatan  Akar kuning (Coscinium fenestratum)  Pulai (Alstonia pneumatophora) 6. Hasil hutan ikutan lainnya  Gaharu (Aquilaria sp.)  Gemor (Alseodaphne sp.)  Purun tikus (Elaeocharis dulcis)  Rotan irit (Calamus trachycoleus)
  • 20. - 20 - NO. KELOMPOK MANFAAT JENIS TANAMAN 7. Hasil kayu  Ramin (Gonystylus bancanus)  Meranti merah (Shorea macrantha, Shorea balangeran) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. KRISNA RYA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA