Lompat ke isi

Ginandjar Kartasasmita

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Ginandjar Kartasasmita
Ketua Dewan Perwakilan Daerah ke-1
Masa jabatan
1 Oktober 2004 – 1 Oktober 2009
Sebelum
Pendahulu
Tidak ada, lembaga baru
Pengganti
Irman Gusman
Sebelum
Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri Indonesia ke-6
Masa jabatan
14 Maret 1998 – 27 September 1999
PresidenSoeharto
B. J. Habibie
Sebelum
Pendahulu
Saleh Afiff
Pengganti
Kwik Kian Gie
Sebelum
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia ke-5
Masa jabatan
17 Maret 1993 – 21 Mei 1998
PresidenSoeharto
Sebelum
Pendahulu
Saleh Afiff
Pengganti
Boediono
Sebelum
Menteri Pertambangan dan Energi Indonesia ke-8
Masa jabatan
21 Maret 1988 – 17 Maret 1993
PresidenSoeharto
Sebelum
Pendahulu
Soebroto
Sebelum
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden
Masa jabatan
25 Januari 2010 – 20 Oktober 2014
PresidenSusilo Bambang Yudhoyono
Ketua DewanEmil Salim
Informasi pribadi
Lahir9 April 1941 (umur 83)
Bandoeng, Hindia Belanda
KebangsaanIndonesia
Partai politikIndependen
Suami/istriYultin Harlotina
Anak4, termasuk Agus Gumiwang Kartasasmita
Orang tuaHusein Kartasasmita
Ratjih Natawidjaja
AlmamaterInstitut Teknologi Bandung
Tokyo University of Agriculture and Technology
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Sekolah Dasar Perwira
Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara
PekerjaanTentara
Politisi
Karier militer
PihakIndonesia
Dinas/cabang TNI Angkatan Udara
Masa dinas1967–1994
Pangkat Marsekal Madya TNI
NRP500779
SatuanKorps Teknik
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Bantuan penggunaan templat ini

Marsekal Madya TNI (Purn.) Prof. Dr. Ir. H. Ginandjar Kartasasmita, M.Eng. (lahir 9 April 1941) adalah seorang politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Sebelumnya ia menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah dan beberapa kali menjadi menteri.

Pendidikan

[sunting | sunting sumber]

Ginandjar memiliki ayah bernama Husein Kartasasmita dan ibu bernama Ratjih Natawidjaja. Ia bersekolah di Kolese Kanisius di Jakarta. Seringnya bergaul dengan mahasiswa berkebangsaan dan latar belakang agama lain memicu nasionalismenya. Setelah satu tahun belajar di Institut Teknologi Bandung (ITB), ia dianugerahi beasiswa ke Universitas Pertanian dan Teknologi Tokyo, tempat ia belajar teknik kimia (kimia industri) dari tahun 1960 hingga 1965.

Sekembalinya ke Indonesia pada tanggal 15 Oktober 1965 setelah kudeta militer yang gagal, Ginandjar bekerja di Komando Operasi Tertinggi (KOTI) militer selama satu tahun.[1] Pada tahun 1967 menjabat sebagai Staf Direktorat Jenderal Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Udara, dan pada tahun 1968–1971 menjadi Kepala Bagian Penelitian Biro Analisis dan Perundang-undangan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.[2] Dia adalah profesor tamu di Universitas Waseda.

  1. STIA-LAN, Jakarta (1970—1980)
  2. Sekolah Dasar Perwira (1966—1967)
  3. Sekolah Ilmu Siasat (1968)
  4. Sekolah staf komando Angkatan Udara (1974)

Doktor HC dalam bidang ekonomi dari Takushoku University, Tokyo. Orasi "Indonesia Menyongsong Abad Ke-21" (10 Mei (1994) Doktor HC dalam bidang jasa publik dari Northeastern University, Boston (18 Juni 1994) Doktor HC dalam bidang ilmu administrasi pembangunan dari Universitas Gadjah Mada dengan orasi "Pembangunan Menuju Bangsa yang Maju dan Mandiri" (15 April 1995) Universitas Brawijaya (Profesor) (1995)[3]

Karier

[sunting | sunting sumber]

Ginandjar telah aktif di dunia politik sejak tahun 1970-an ketika ia duduk di kabinet Soeharto. Ia selalu menyebut dirinya nasionalis, karena pengaruh orang tuanya yang sama-sama merupakan aktivis Partai Nasional Indonesia (PNI) sebelum Perang Dunia II.

Ginandjar menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi serta Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.

Ia mendapat serangan sebagai bagian dari Orde Baru, namun ia berpendapat bahwa keanggotaannya di kabinet bersifat profesional. Ginandjar berkomentar, "Saya bagian dari sistem, tapi saya profesional di kabinet".

Ginandjar berperan mendorong Soeharto mengundurkan diri pada Mei 1998 ketika ia dan menteri lainnya menolak duduk di Kabinet Reformasi Pembangunan yang akan dibentuk oleh Presiden Soeharto. Ketika menjadi jelas bahwa akan sulit bagi Suharto untuk membentuk kabinet, presiden memilih mundur dan memilih wakil presidennya B.J. Habibie.

Pada bulan Oktober 2004, Ginandjar terpilih sebagai ketua pertama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang baru dibentuk. Ia meraih 72 dari 128 suara dalam putaran kedua melawan Irman Gusman, yang bersama La Ode Ida menjadi wakilnya.[4] Ia menyelesaikan masa jabatan lima tahunnya pada 1 Oktober 2009 dan digantikan oleh Irman Gusman.[5]

  1. G-5 Koti (1965-1966)
  2. Staf Direktorat Jenderal Penelitian dan Pengembangan Angkatan Udara TNI AU (1967)
  3. Kepala Bagian Penelitian Biro Analisis dan Perundang-undangan Sekretariat Kabinet (1968-1971)
  4. Kepala Bagian Evaluasi Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Sekretariat Kabinet (1971-1972)
  5. Kepala bagian Antarnegara Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Sekretariat Kabinet (1972-1976)
  6. Anggota Dewan Komisaris PT Nurtanio (sekarang IPTN) (1976-)
  7. Asisten Sekretaris Negara Urusan Administrasi Pemerintahan (1976-1978)
  8. Asisten Menteri/Sekretaris Negara Urusan Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Lembaga Pemerintahan Non-departemen (1978-1983)
  9. Manggala GBHN (1978 -)
  10. Sekretaris Sub Team GBHN, Team Pembina Penatar dan Bahan Penataran Pegawai RI (1978-)
  11. Sekretaris Tim GBHN, Manggala GBHN
  12. Anggota Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah
  13. Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (1983-1988)
  14. Ketua BKPM (1985-1988)
  15. Ketua Umum Persatuan Renang Seluruh Indonesia (1987-1991)
  16. Menteri Pertambangan dan Energi (1988-1993)
  17. Anggota MPR/Badan Pekerja MPR (1982-1987, 1987-1992, 1993-1988) dengan catatan:
    • Ketua Panitia Ad Hoc I GBHN, BP MPR Tahun 1987/1988, 1992/1993
    • Ketua Komisi A, GBHN, Sidang Umum MPR Tahun 1988, 1993/Badan Pekerja MPR/RI (1982)
  18. Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
  19. Anggota Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina (1993-)
    • Penasihat Pimpinan Paripurna Dewan Koperasi Indonesia 1993-1998
  20. Marsekal Madya TNI-AU (Purn.) (26 Januari 1994)
  21. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS (1993-1998)
  22. Wakil Ketua Dewan Pembina Persatuan Insinyur Indonesia (PII)
  23. Ketua Kehormatan Dewan Pengurus Yayasan Angkatan Udara (YASAU)
  24. Ketua Dewan Pembina Persaudaraan Bela Diri Kempo Indonesia (PERKEMI)
  25. Ketua Kehormatan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI)
  26. Anggota Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka
  27. Anggota dan Pj. Ketua Dewan Penyantun Universitas Pancasila
  28. Anggota Dewan Kurator Sekolah Tinggi Teknologi Dirgantara (STTD)
  29. Ketua Dewan Penyantun Universitas Padjadjaran
  30. Ketua Dewan Penyantun Universitas Darma Persada
  31. Anggota Dewan Penyantun Universitas Siliwangi
  32. Sekretaris Yayasan Amalbakti Muslim Pancasila
  33. Ketua Fraksi ABRI di MPR (1997-2002)
  34. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Kabinet Pembangunan VII, merangkap Kepala Bappenas (16 Maret 1998-21 Mei 1998)
  35. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Kabinet Reformasi Pembangunan (1998-1999)
  36. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI (1999-2004)[6]
  37. Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI (2004-2009)
  38. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden R.I. (2010-2014) [7]

Penangkapan korupsi

[sunting | sunting sumber]

Pada akhir Maret 2001, jaksa penuntut negara mengeluarkan surat perintah penangkapan Ginandjar atas dugaan korupsi yang menimbulkan kerugian negara sebesar $24,8 juta. Penangkapannya tertunda karena dia dirawat di rumah sakit untuk pemeriksaan perutnya. Ia ditangkap pada tanggal 6 April 2001 di sebuah rumah sakit di Jakarta dan ditahan di pusat penahanan di kompleks Kejaksaan Agung. Dia membantah melakukan kesalahan dan mengatakan penangkapannya bermotif politik dan diperintahkan oleh presiden saat itu, Abdurrahman Wahid. Ginandjar menentang surat perintah penangkapan dan mencoba menuntut Kejaksaan Agung atas kesalahan penangkapan.[8]

Ia menjadi tersangka kasus yang melibatkan PT Ustraindo Petro Gas, perusahaan milik putra tengah Soeharto, Bambang Trihatmodjo, dan perusahaan minyak dan gas milik negara, Pertamina. Ginandjar menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi ketika Pertamina membayar biaya pengembangan empat ladang minyak yang dilakukan Ustraindo, sedangkan Ustraindo secara kontrak diharuskan menanggung biaya tersebut. Pengaturan tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar $18 juta. Jaksa penuntut mengatakan syarat-syarat kontrak bagi hasil antara pemerintah dan perusahaan diubah demi keuntungan Ustraindo sehingga menambah kerugian negara.

Ginandjar dibebaskan setelah sebulan. Ia mengakui sulit menghilangkan tuduhan korupsi karena ia merupakan bagian dari rezim Soeharto. “Mengatakan saya tidak korupsi sama seperti pepatah: 'Saya tidak memukuli istri saya.' Tidak ada seorang pun yang mempercayai Anda", katanya pada tahun 2001.[9]

Kehidupan Pribadi

[sunting | sunting sumber]

Ginandjar menikah dengan Yultin Harlotina, dan memperoleh empat orang anak, yaitu: Gita, Agus Gumiwang, Galih, dan Gaya.

Penghargaan[10]

[sunting | sunting sumber]

Dalam Negeri

[sunting | sunting sumber]

Luar Negeri

[sunting | sunting sumber]

Buku

[sunting | sunting sumber]
  1. Pembangunan untuk Rakyat (1996)
  2. Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia (1997)
  3. Reinventing Indonesia
  4. Transforming Indonesia - An Oral History

Galeri

[sunting | sunting sumber]

Pranala luar

[sunting | sunting sumber]

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ Ginandjar Kartasasmita (2013). Managing Indonesia's Transformation: An Oral History. World Scientific. hlm. 28–. ISBN 978-981-4405-39-3. 
  2. ^ "Profil - Ginandjar Kartasasmita Politisi, Birokrat". merdeka.com. Diakses tanggal 10 April 2018. 
  3. ^ "Profil Ginandjar Kartasasmita". Merdeka.com. Merdeka.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-10-26. Diakses tanggal 26 Desember 2014. 
  4. ^ Roland Rich (23 June 2014). Parties and Parliaments in Southeast Asia: Non-Partisan Chambers in Indonesia, the Philippines and Thailand. Taylor & Francis. hlm. 175–. ISBN 978-1-317-60553-9. 
  5. ^ "Irman Gusman, Ketua DPD Terpilih". republika.co.id. 3 October 2009. Diakses tanggal 10 April 2018. 
  6. ^ "Profil Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita". Tempo.co. Tempo.co. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-06-16. Diakses tanggal 26 Desember 2014. 
  7. ^ "Profil Anggota Wantimpres, Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita". Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-12-28. Diakses tanggal 26 Desember 2014. 
  8. ^ "Ex-Suharto minister arrested in hospital ward for corruption". Utusan Melayu. AFP. 7 April 2001. Diakses tanggal 27 March 2018. 
  9. ^ Mcbeth, John (19 July 2001). "Ginandjar: Wahid Tries Foes Because of Grudges". Far Eastern Economic Review. Diakses tanggal 27 March 2018. 
  10. ^ Lembaga Pemilihan Umum 1988, hlm. 761.
  11. ^ Daftar WNI yang Menerima Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia 1959 - sekarang (PDF). Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2021-07-29. Diakses tanggal 29 September 2021. 
  12. ^ Daftar WNI yang Mendapat Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera tahun 1959 s.d. 2003 (PDF). Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2022-08-05. Diakses tanggal 29 September 2021. 
  13. ^ DPP Golkar, Indonesia (1986). Mediakarya majalah bulanan Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya · Edisi 31-52. Indonesia: Golongan Karya (Organization). Dewan Pimpinan Pusat. hlm. 44.  line feed character di |title= pada posisi 11 (bantuan)
  14. ^ Daftar WNI yang Mendapat Tanda Kehormatan Bintang Jasa tahun 1959 s.d. 2003 (PDF). Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2019-09-24. Diakses tanggal 29 September 2021. 
  15. ^ "Eingelangt am 23.04.2012 : Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich. Bundeskanzler Anfragebeantwortung" (PDF). Parlament.gv.at. Diakses tanggal 10 February 2019. 
  16. ^ "外務省: ギナンジャール・インドネシア地方代表議会議長（インドネシア・日本友好協会会長）の中曽根外務大臣表敬について". www.mofa.go.jp. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-06-12. Diakses tanggal 2023-06-12. 
Jabatan politik
Posisi baru Ketua Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia
2004–2009 		Diteruskan oleh:
Irman Gusman
Didahului oleh:
Saleh Afiff 		Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia
1998–1999 		Diteruskan oleh:
Kwik Kian Gie
Didahului oleh:
Saleh Afiff 		Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
1993–1998 		Diteruskan oleh:
Boediono
Didahului oleh:
Soebroto 		Menteri Pertambangan dan Energi Indonesia
1988–1993 		Diteruskan oleh:
Ida Bagus Sudjana
Jabatan pemerintahan
Didahului oleh:
Suhartoyo 		Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
1985–1988 		Diteruskan oleh:
Sanyoto Sastrowardoyo
Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ginandjar_Kartasasmita&oldid=26347199"