BAB I makalah aliran pendidikan

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Dari dulu sampai sekarang ini pendidikan merupakan hal yang paling penting untuk membawa mereka kepada kehidupan yang lebih baik, dan masalah sukses tidaknya pendidikan tidak lepas dari factor pembawaan dan lingkungan. Pembawaan dan lingkungan merupakan hal yang tidak mudah untuk di jelaskan sehingga memerlukan penjelasan dan uraian yang tidak sedikit. Telah bertahun-tahun lamanya para ahli didik, ahli biologi, ahli psikologi dan lain-lain memikirkan dan berusaha mencari jawaban, tentang perkembangan manusia itu sebenarnya bergantung kepada pembawaan ataukah lingkungan. Dalam hal ini penulis akan memaparkan beberapa pendapat dari aliran-aliran klasik, di antaranya aliran nativisme, naturalisme, empirisme dan konvergensi, serta pengaruhnya terhadap pemikiran dan praktek pendidikan di Indonesia, serta pandangan islam terhadap pendidikan. 1.2. Rumusan Masalah Dalam makalah ini penulis mempunyai rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pendapat-pendapat aliran klasik terhadap pendidikan? 2. Apa pengaruh aliran-aliran klasik terhadap pemikiran dan praktek pendidikan di Indonesia? 3. Bagaimana pandangan islam terhadap pendidikan? 1.3.Tujuan Dalam pembahasan kali ini pemakalah mempunyai tujuan sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui pendapat aliran-aliran klasik terhadap pendidikan. 2. Untuk mengetahui pengaruh aliran-aliran klasik terhadap pemikiran dan praktik pendidikan di Indonesia. 3. Untuk mengetahui pandangan islam terhadap pendidikan. Permasalahan Pada Sistim Pendidikan di Indonesia Untuk membenahi sistem pendidikan di Indonesia banyak hal yang harus dilakukan, karena begitu kompleksnya permasalahan yang ada, sehingga tidak mudah untuk memulai membenahinya dari mana. Namun dalam hal ini tidak ada salahnya kita mencoba memperbaikinya melalui permasalahan yang ada yakni melalui peningkatan mutu, relevansi, dan pemerataan pendidikan. Ketiga hal ini merupakan bagian dari sistem pendidikan Indonesia yang kita pandang cukup penting untuk memulai pembenahan bagi sistem pendidikan di Indonesia. a. Peningkatan mutu pendidikan Peningkatan mutu pendidikan tidak dapat terlaksana tanpa pemberian kesempatan sebesar-besarnya pada sekolah yang merupakan ujung tombak terdepan untuk terlibat aktif secara mandiri mengambil keputusan tentang pendidikan. Sekolah harus menjadi bagian utama sedangkan masyarakat dituntut partisipasinya dalam peningkatan mutu yang telah menjadi komitmen sekolah demi kemajuan masyarakat. Sebenarnya pemerintah telah mencetuskan gerakan peningkatan mutu pendidikan sejak tahun 2002, namun kenyataan sampai saat ini program itu belum berjalan dengan maksimal. Peningkatan mutu pendidikan itu diresalisasikan dengan melakukan manajemen peningkatan mutu (MPM). Manajemen peningkatan mutu ini berbasis sekolah, dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam proses pendidikan termasuk bahan ajar, metodologi, sarana sekolah, dukungan administrasi dan prasarana, dan sumber daya lain serta penciptaan suasana yang kondusif. Dalam hasil belajar mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada kurun waktu tertentu. Ini dapat berupa hasil tes kemampuan akademis, prestasi di bidang oleh raga, seni atau keterampilan yang lain, suasana disiplin, keakraban, kekeluargaan, kenyamanan, kebersihan dan sebagainya. Manajemen mutu pendidikan mempunyai kerangka kerja yang jadi pedoman dalam pelaksanaan kerjanya, yakni : - Sumber daya, adanya fleksibilitas dalam mengatur semua sumber daya sesuai dengan kebutuhan setempat. Keuangan selain untuk operasional juga hendaknya untuk memperkuat sekolah dalam menentukan prioritas peningkatan mutu. - Pertanggung-jawaban (accountability); sekolah dituntut untuk memilki akuntabilitas baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Hal ini merupakan perpaduan antara komitment terhadap standar keberhasilan dan harapan/tuntutan orang tua/masyarakat. Pertanggung-jawaban (accountability) ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa dana masyarakat dipergunakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan jika mungkin untuk menyajikan informasi mengenai apa yang sudah dikerjakan. - Kurikulum, Berdasarkan kurikulum nasional, sekolah mengembangkan kurikulum baik dari standar materi dan proses penyampaiannya. Sekolah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan melibatkan mereka sehingga siswa tumbuh dan berkembang secara intelektual, terampil, memiliki sikap arif dan bijaksana, berwatak dan memiliki kematangan emosional. - Personil sekolah, sekolah bertanggung jawab dan terlibat dalam proses rekrutmen dan pembinaan struktural staf sekolah (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru dan staf lainnya). - Masyarakat (para petaruh/stake-holders),Masing-masing petaruh atau stakeholders dilibatkan sesuai dengan peran, tanggungjawab dan kemampuannya untuk bersama-sama dan bekerjasama meningkatkan mutu. Uraian tersebut di atas memberikan wawasan pemahaman kepada kita bahwa tanggung jawab peningkatan kualitas pendidikan secara mikro telah bergeser dari birokrasi pusat ke unit pengelola yang lebih dasar yaitu sekolah. Karena selama ini kita ketahui pengelolaan pendidikan lebih bersifat macro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah). Atau dengan singkat dapat dikatakan bahwa kompleksitasnya cakupan permasalahan pendidikan seringkali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat. Untuk mengimplementasikan konsep manajemen peningkatan mutu yang berbasis sekolah ini, maka perlu partisipasi aktif dan dinamis dari orang tua, siswa, guru dan staf lainnya termasuk institusi yang memliki kepedulian terhadap pendidikan. Contoh meningkatkan mutu pendidikan : - Peningkatan kemampuan profesional dan kesejahteraan guru melalui melalui pemberian akreditasi dan sertifikasi mengajar bidang studi dan keahlian. Selain itu, dilakukan peningkatan kemampuan profesional melaui pelatihan–pelatihan dan penataran, memberi peluang kepada guru mengembangkan kemampuan sesuai dengan bidangnya masing–masing. - Meningkatkan penyempurnaan kurikulum pendidikan dengan lebih menekankan pada basis kompetensi dasar, tidak bias jender, meningkatkan ilmu–ilmu dasar, memungkinkan tumbuh dan berkembangnya inovasi pembaharuan dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah sesuai dengan kondisi dan tuntutan masyarakat global serta mengembangkan kompetensi minimum dengan mengacu pada standar internasional yang berlaku. b. Relevansi Pendidikan Relevansi Pendidikan, berarti bahwa sistem pendidikan perlu relevan dengan berbagai kebutuhan masyarakat. Kebutuhan itu sangat beragam yang meliputi kebutuhan peserta didik, kebutuhan keluarga, dan kebutuhan pembangunan. Dari aspek relevansi ini pendidikan kita ke depan masih harus mendapat sentuhan pengembangan yang lebih serius. Saat ini telah digalakkan mengenai pengembangan kurikulum berbasis kompetensi maupun life skills di dunia pendidikan kita. Dengan pengembangan itu, diharapkan relevansi hasil pendidikan terhadap tuntutan zaman akan dapat ditingkatkan. Meskipun demikian, pengembangan itu akan sia-sia manakala guru dan kepala sekolah tidak memiliki profesionalisme yang tinggi dalam melaksanakan kurikulum berbasis kompetensi pada konteks pendidikan berbasis sekolah di era desentralisasi ini. Relevansi pendidikan juga mengarah pada kebutuhan pasar kerja, di mana setiap peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat sekolah menengah dapat siap bekerja jikalau mereka tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Merupakan tantangan berat untuk bisa menghasilkan lulusan yang siap seluruhnya. Berarti harus menciptakan materi pendidikan yang sesuai dengan relevansinya. meski demikian untuk sampai pada tahap siap kerja atau siap menciptakan pekerjaan cukup berat, setidaknya lulusan pendidikan bisa menjadi lulusan yang siap dilatih. Contoh relevansi pendidikan, yakni : - Pada saat ini pemerintah memprioritaskan relevansi pendidikan pada kebutuhan dunia kerja melalui kebijaksanaan Link & Match. Link menunjuk pada suatu proses, yaitu bahwa proses pendidikan selayaknya sesuai dengan kebutuhan pembangunan, sehingga hasil-nya pun cocok (match) dengan kebutuhan dunia kerja. Khusus untuk sekolah menengah kejuruan (SMK), strategi pokok dalam rangka operasionalisasi link & match sebagai suatu kebijakan Depdiknas, adalah Pendidikan Sistem Ganda (PSG). Pendidikan Sistem Ganda (PSG) merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional, yang memadukan secara sistematik dan sinkron pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja, dan terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu. c. Pemerataan Pendidikan Pemerataan pendidikan, berkaitan erat dengan keadilan dalam memperoleh akses pendidikan. Memperoleh pendidikan yang layak merupakan hak asasi setiap warga bangsa yang dijamin konstitusi. Untuk itu pemerintah wajib memberi pelayanan pendidikan yang baik kepada seluruh masyarakat. Masalahnya pada saat ini masih sangat telihat jelas kesenjangan untuk memperoleh pendidikan ditengah-tengah masyarakat kita, hal itu disebabkan oleh faktor ekonomi yang jadi permasalahan utama bangsa ini. Kesenjangan ekonomi masyarakat masih terlihat sangat jelas antara yang miskin dan yang kaya. Bagi kaum miskin, jangan kan untuk menyekolahkan anaknya hingga jenjang yang tinggi atau sekedar mengikuti kursus, untuk makan sehari-hari pun susahnya bukan main. Pada akhirnya, mereka hanya dapat menyekolahkan anaknya pada sekolah-sekolah yang biasa dengan fasilitas seadanya dan dengan kualitas pengajar yang biasa. Maka secara otomatis kualitas yang dihasilkannya pun akan biasa-biasa saja.Sementara mereka yang mempunyai banyak duit dapat menikmati fasilitas pendidikan yang mereka inginkan, seperti halnya sekolah-sekolah unggulan, universitas unggulan, maupun tempat-tempat kursus. Alternative yang ada untuk memecahkah masalah pemerataan pendidikan ini adalah : - Pembangunan sarana prasarana sekolah yang merata di daerah kota dan desa, disertai oleh tenaga pengajar yang kompeten. - Kesempatan mendapatkan pendidikan gratis bagi masyarakat tidak mampu. - Memperhatikan kesejahteraan pendidik yang bertugas jauh di pelosok desa. - Pemerataan pendidikan harus juga disertai oleh pemerataan ekonomi. Poin yang terakhir ini menjadi tugas berat bagi pemerintah untuk mewujudkannya karena memang tidak mudah mewujudkannya, namun demikian haruslah diupayakan agar pendidikan betul-betul dapat dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat. Contoh pemerataan pendidikan yakni : - Memberikan beasiswa kepada keluarga miskin dan kepada siswa yang berprestasi dan bagi siswa yang secara sosial ekonomis tidak beruntung, yang bersumber dari pemerintah dan/atau masyarakat dengan memperhatikan prinsip pemberdayaan, kesempatan, pemerataan dan keadilan. - Membangun unit sekolah/ruang kelas baru berikut sarana – prasarananya termasuk sarana olahraga, yang ditempuh baik melalui anggaran pemerintah (pusat dan daerah) maupun melalui pemberdayaan pertisipasi masyarakat dengan pengelolaan yang efisien dan kontrol yang semakin ketat. 6 1